Tentang Kami

Sejarah Badan Wakaf Indonesia dan BWI Perwakilan Sumatera Utara

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI Perwakilan Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Pusat No: 003/BWI/BW4/2011 pada tanggal 11 Juli 2011 dan dilantik oleh Ketua BWI Pusat dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Unsur FKPD Provinsi Sumatera Utara, MUI dan ormas ormas Islam Sumatera Utara bertempat di Kampus IAIN Sumatera Utara (sekarang bernama UIN Sumatera Utara) Jl. Sutomo Medan dan dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H.

Visi Misi Badan Wakaf Indonesia

Visi : Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional

Misi : Menjadikan BWI sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.

5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.